Jokowi dan Refleksi Reformasi

Ahmad Anwar Musyafa'
Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang

Faktor yang melatar belakangi mundurnya Presiden ke-dua, Soeharto disebabkan oleh adanya pelbagai kasus yang tak bisa diampuni. Yakni, KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Sebab, kala itu, KKN diduga menjadi faktor utama kebobrokan sekaligus merosotnya perekonomian Indoesia. Sehingga terjadilah  kekecewaan dan ketidak puasan publik terhadap kinerja pemerintahan. Alhasil, demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh pelbagai kalangan, baik Mahasiswa maupun rakyat biasa tak bisa dibendung lagi keberlangsungannya.

Jika ditelaah lebih lanjut, era reformasi telah terjadi kurang lebih enam belas tahun. Namun bukan berarti hal tersebut tak bisa terulang kembali. Sebab, jika melihat konteks Indonesia yang dewasa ini semakin kronis akibat rusaknya sistem pemerintahan, misalnya, KKN yang telah kembali berkerumun ditengah panasnya gunjang-ganjing politik, mengakibatkan rakyat kembali menunjukkan sikap murkanya.

Bukan tanpa alasan. Latar belakang kemurkaan masyarakat tersebut disebabkan oleh Janji presiden Joko Widodo terkait penegakan hukum di indonesia yang sampai saat ini belum ada titik cerah, namun justru malah sebaliknya. Ya, hukum kian terbengkalai, musnah, dan hanya dijadikan sebagai “hantu” bagi masyarakat kecil saja. Atau bahsa lain, tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Bisa dibayangkan, selama 100 hari Jokowi memimpin Indonesia, janji untuk menegakkan hukum pupus di tengah jalan. Hal ini bisa dibuktikan dengan membludaknya “politik” saling tikam yang terjadi antara KPK-Polri, Polri-TNI, lemahnya eksekusi mati terhadap gembong narkoba yang menyebabkan kedaulatan hukum Indonesia kian sirna.

Prosedur Pelengseran

Di luar aturan yang tercantum dalam konstitusi UUD 1945, yakni dimungkinkannya kekuatan masa (people power) dalam rangka menggulingkan pemeintahan yang sah karena dianggap otoriter, dan terdapat ketidak-puasan terhadap pemerintahan atau keretakan tokoh plitik yang memiliki pengaruh kuat. Seperti halnya saat lengernya presiden Soeharto (1998) merupakan hasil dari tekanan massa dan MPR yang dipimpin Harmoko “memberi” Supportaksi agar Soeharto mundur. Dan tak menutup-kemungkinan hal tersebut bisa “memaksa” turun Jokowi dari kursi kepemerintahannya. Pasalnya, dalam konteks ini kekuatan masa mempunyai andil yang sangat besar pengaruhnya bagi pemakzulan Presiden.

Selain kekuatan masa, pelengseran Presiden juga bisa dilakukan melalui dukungan dari MPR (Majlis Pemusyawaratan Rakyat). Misal, mantan Presiden Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun, seiring dengan ambisi untuk menyempurnakan kehidupan demokrasi di Indonesia, kewenangan MPR untuk melantik ataupun menurunkan presiden sudah tidak berlaku lagi. Hal iu dilatarbelakangi oleh semangat untuk menciptakan kesinambungan kewenangan antar berbagai cabang kekuasaan.Melalui empat tahap amandemen UUD 1945, MPR mengalami pengurangan hak secara signifikan. Hingga perubahan besarpun terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Memang, saat ini parlemen masih memiliki hak untuk mengajukan usul pemberhentian presiden dan memproses pemakzulan terhadap presiden. Namun meskipun demikian, hal itu tidak serta-merta dapat dilakukan tanpa melalui proses penilaian hukum yang saksama dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan Pasal 7B Ayat 1 UUD 1945.

Dalam Pasal 7B Ayat 1 UUD 1945 disebutkan, “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Artinya, sepanjang presiden/wakil presiden yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran terhadap UUD 1945 dan sumpah jabatan, tindakan pemakzulan tidak dapat dibenarkan untuk dilakukan. Sebab itu, MPR tidak dapat menjalankan hak konstitusional untuk memproses pemakzulan hanya kerena seorang presiden membuat kebijakan yang dianggap tidak populer atau sekadar didasarkan pada rasa ketidakpuasan dari sejumlah pihak.

Oleh adanaya faktor tersebut, segala upaya melakukan pemakzulan terhadap pemerintahan Jokowi-Jk besar kemungkinan tidak akan mendapatkan dukungan struktural dari lembaga politik yang memiliki kewenangan terhadap hal tersebut. Apalagi jika tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran UUD 1945 maupun sumpah jabatan.

Jika dibenturkan dengan pemerintahan Jokowi-Jk yang dewasa ini mengalami “degradasi” moral yang cukup buruk; disamping tidak bisa memenuhi janjinya untuk memberantas korupsi, Jokowi juga digadang sebagai Capres “wayang modern”, yang  hal inilah menjadi penyebab utama keniscayaan rakyat untuk Memakzulkan Jokowi dari kursi kepresidenannya.

Penulis sangat mewanti-wanti, jangan sampai pelbagai janji yang dilontarkan Jokowi-JK pada saat kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2014 lalu hanya menjadi  janji semu yang berimplikasi terhadap pemakzulan dirinya dari kursi kepresidenan dengan cara tidak terhormat.

Menyadari bahwa situasi kritis tersebut tidak layak terjadi, maka Jokowi beserta kabinetnya harus bekerja keras: mengaplikasikan gagasan visonernya yang digemborkan waktu kampanye dan saat debat presiden. Tujuannya adalah guna mengembalikan kepercayaan publik. Jangan mau disetir pihak manapun dan harus bergerak sesuai dengan nurai yang cenderung kepada kebaikan. Dengan demikian, kemarahan rakyat yang berimplikasi pada pemakzulan pun akan bisa terbendung. Insya-Allah.  Wallahu a’lam bi al-Shawab

Tayang di Harian Rakyat Jateng